PELATIHAN & SERTIFIKASI PENGEMUDI ANGKUTAN B3

UU No. 19 Th. 2009 tentang Pengesahan Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten (POP)

Pasal 58, ayat 1,
Setiap orang yang memasukkan kedalam wilayah NKRI, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.

UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan

Pasal 180 ayat (1),

Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana angkutan dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dengan rekomendasi dari instansi terkait.

PP 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan B3

Pasal 1 ayat 2, Pengelolaan B3, adalah kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan atau membuang B3;

Pasal 1 ayat 8, pengangkutan B3 adalah kegiatan pemindahan B3 dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana angkutan;

Pasal 13 ayat 1, Pengangkutan B3 wajib menggunakan sarana pengangkutan yang laik operasi serta pelaksanaannya sesuai dengan tata cara pegangkutan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 13 ayat 2, Persyaratan sarana pengangkutan dan tata cara pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang transportasi.

1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun.
2. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor

SK.725/AJ.302/DRJD/2004 Tentang Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Jalan.

Pasal 31 ayat 1, Untuk keselamatan dan keamanan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B3) yang tingkat bahayanya besar dengan jangkauan luas, penjalaran cepat serta penanganan dan penanganannya sulit, pengangkut bahan berbahaya wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Direktur Jenderal sebelum pelaksanaan pengangkutan.

Pasal 31 ayat 2 huruf b, persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1, dapat diajukan kepada Direktur Jenderal dengan dilengkapi (huruf b) “rekomedasi pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang”;

Pasal 31 ayat 3 huruf a, Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 2 huruf b adalah (huruf a)“ instansi yang berwenang dalam pengendalian dampak lingkungan.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

1. Salinan (copy) Akte Pendirian Perusahaan / akte perubahan (jika ada perubahan);
2. Lampiran copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan akte pendirian / perubahan perusahaan;
3. Lampiran Keterangan Alat Angkut (form identitas alat angkut);
4. Lampiran Keterangan B3 (Isian formulir jenis dan asal muat B3);
5. Salinan (copy) kepemilikan alat angkut berupa STNK dan buku KIR untuk setiap kendaraan yang diajukan;
6. Salinan (copy) SDS/LDK (Lembar Data Keselamatan) untuk setiap jenis B3 yang diangkut;
7. Salinan (copy) SOP bongkar muat (dilampirkan dalam dokumen dan tersedia pada kendaraan) dan SOP Tanggap Darurat pada kendaraan);
8. Foto berwarna untuk tiap alat angkut yang memperlihatkan simbol B3, identitas nama perusahaan dan Emergency Call number yang terlihat jelas (permanen) pada sisi kiri dan kanan kendaraan yang diajukan;
9. Foto SOP Bongkar muat dan SOP Tanggap Darurat pada kendaraan
10. Foto Kegiatan Bongkar muat B3
11. Foto berwarna Alat Pelindung Diri (APD) dan Peralatan kelengkapan Sistem Tanggap Darurat (K3).
12. Sertifikat pelatihan pengangkutan B3 untuk mengemudi

(In-House Class Schedule On Request)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.